Antara Islam dan Khilafah Bagian 1

Antara Islam dan Khilafah

 

HIDUP ADALAH IBADAH

mengabdi dengan harta dan diri kepada ALLAH,

Sang pencipta alam semesta,

Pusat pengabdian seluruh makhluk di alam semesta,

dengan harta dan diri

 

Antara Islam Dan Khilafah

 

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang Saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka din yang telah diridhai Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman Sentosa, Mereka tetap mengabdi kepada-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik [QS. 24:55]

 

Sahabatku…

Setelah merenungi beberapa persoalan spiritual sebelumnya, akhirnya kita sampai pada satu renungan yang sangat penting untuk dipahami. untuk itu, sebaiknya Anda tidak membaca renungan ini sebelum baca renungan-renungan sebelumnya, agar tetap dalam satu rangkaian renungan yang dan pemahaman yang utuh.

 Persoalan “Islam dan Khilafah” ini adalah sesuatu yang fundamental dalam Din Al-Islam. Keduanya ibarat dua sisi mata uang. Islam sebagai Din adalah sebuah sistem hukum yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia, Sedangkan Khilafah adalah penegak dan penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi (dasar) pasti akan binasa, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hancur. Islam sebagai sebuah sistem hukum membutuhkan adanya penegak dan penjaga system.

Baca Juga : Apakah Musyrik itu ?

 

Ironinya. Akhir-akhir ini kita mendengar dari berbagai media tentang pemikiran dan aspirasi politik kelompok mayoritas (dalam segi sosial politik) yang menentang atau tidak setuju dengan ide atau gagasan sekelompok umat Islam yang ingin menegakkan Khilafah di Nusantara ini. Bahkan Lembaga, ormas, dan partai politik yang berlabel Islam sekalipun saling bersahutan menentang gagasan tersebut. Bagi kelompok nasionalis, Sistem Khilafah adalah utopis atau hanya ilusi umat Islam. Khilafah Islamiyah hanyalah nostalgia umat Islam di masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian yang serba modern, terbuka, toleran, liberal, dan plural.

Bahkan bagi kelompok nasionalis menilai ide atau gagasan penegakan Khilafah itu bertentangan dengan ideologi Pancasila dan akan menghancurkan NKRI, bahkan melenyapkan nama Negara Republik Indonesia dari peta dunia. Tidak heran jika komunitas atau organisasi yang setuju dengan Sistem Khilafah dianggap dan diduga akan melakukan makar kepada negara yang pluralis ini dan olehnya itu, harus dilarang dan dibubarkan. Mereka mengaku muslim tetapi Fobia terhadap Khilafah Islamiyah. Siapapun yang setuju dan berjuang menegakkan Khilafah akan dinilai sebagai arti Pancasila, kaum fundamentalis, Radikal atau ekstrimis.

Baca Juga : Sejak Kapan Anda Beriman ?

 

Pada renungan terdahulu telah ditegaskan, bahwa unsur Khilafah (Kekuasaan) dan Khalifah (Pemimpin; atau Penguasa) adalah salah satu unsur yang harus ada dalam rangka menegakkan Din Al Islam sebagai sistem hukum positif; sistem yang berlaku dalam seluruh segi kehidupan ummat manusia di muka bumi, yakni pada satu wilayah teritori kekuasaan politik, bisa di Nusantara, Australia, Eropa, atau wilayah lainnya. Apakah di Negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dapat ditegakkan atau diterapkan Sistem Khilafah? Secara prinsip, bumi ini adalah bagian dari adalah bagian dari “Kerajaan Allah”, sehingga di manapun wilayah yang ada yang ada dapat dijadikan oleh Dia sebagai pusat dari Kekuasaan (Khilafah)-Nya, termasuk di negeri ini. Terlebih Khilafah tersebut adalah bentuk anugerah (nikmat) yang Dia berikan kepada mereka yang pantas menerimanya.

 

Secara politik tidak boleh ada dua ideologi atau dua sistem hukum dalam satu negara. Sehingga selama suatu negara bangsa masih berideologi nasionalis pluralis (musyrik) maka Allah tidak akan mengizinkan dan meridhoi sistem hukum-Nya diterapkan di wilayah tersebut. Sistem hukum yang hak tidak boleh bercampur dengan sistem hukum yang batil. Hukum Allah yang suci tidak boleh diterapkan di suatu wilayah yang masih najis. Dengan demikian, tidak boleh memaksakan berdirinya Khilafah Allah dalam suatu negara bangsa yang kafir musyrik.

Baca Juga : Islam Bukan Agama

Allah sendiri yang akan memilih dan menentukan dimana pusat wilayah Khilafah-Nya akan ditegakkan. Allah juga akan memilih siapa orang-orang yang menjadi aktor dari tegaknya Khilafah-Nya di muka bumi. Dia pula telah menetapkan kapan Khilafah-Nya akan ditegakkan di muka bumi ini dan kapan Dia akan membinasakan kekuasaan negara-negara bangsa yang kafir kepada-Nya. Perhatikan Al-Quran Surat Ali Imran (3) ayat 26 berikut ini:

 

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Perhatikan pula surat Al-A'raf 7 ayat 34 :

Tiap-tiap ummat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. 

Namun demikian, yang akan menjadi fokus dengan tulisan ini bukanlah hal tersebut, renungan ini akan mengkritisi beberapa pertanyaan dasar seputar "Khilafah". Apakah Al-Quran berbicara soal Khilafah atau Khalifah? Apa saja yang Allah Jelaskan seputar masalah "Khilafah" tersebut? Lalu bagaimana cara Allah menegakkan Khilafah-Nya di muka bumi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijelaskan dalam menjawab keraguan sebagian umat Islam tentang Khilafah dan semoga dapat menghilangkan penyakit "fobia Khilafah" dari mereka yang lebih mencintai ideologi negaranya dibanding mencintai ideologi Allah, Sang Pencipta diri dan bangsanya.

 

Ketakutan dan kecurigaan terhadap konsep Khilafah tersebut muncul akibat gagal paham terhadap Din Al Islam yang gagal paham terhadap ayat-ayat Allah. Mereka berpandangan bahwa islam itu adalah sebuah agama yang tidak mengatur soal politik (negara). Al-Quran tidak berbicara soal (politik) negara dan tidak ada penjelasan rinci tentang tata aturan bernegara di dalamnya. Mereka berpandangan sekuler dalam melihat hubungan (Islam) dan kekuasaan (negara).

Baca Juga : Apakah Anda Seorang Muslim ?

Dalam pemikiran politik Islam sendiri, sejak zaman klasik hingga zaman modern, berkembang tiga paradigma tentang relasi agama (Islam) dan politik (negara Khilafah). 

Pertama, kesatuan konsep agama (Islam) dan politik (negara-khalifah). Islam dipandang sebagai agama dan politik sekaligus atau yang sering disebut dengan ungkapan, "Islam adalah agama dan negara" (al-Islam din wa dawlah). Kelompok ini melihat Islam sebagai Din totalitas dalam pengertian meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik (kekuasaan). Khilafah adalah institusi politik dan keagamaan sekaligus.

Kedua, agama (Islam) dan politik (dalam wujud negara) memiliki hubungan secara simbol simbiotik, yakni berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan.

Ketiga, bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak, baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antar agama dan khilafah atau negara. Islam dan politik adalah dua aktivitas yang terpisah dan tidak ada relasi di antara keduanya. Paradigma ini memandang tidak adanya aturan baku soal teori negara dan sistem kekhalifahan dalam Islam, sembari mengingkari fakta-fakta sejarah peradaban Islam dan menolak pendasaran negara pada Islam (Negara Islam).

Pandangan sekuler tersebut yang hari ini mendominasi pemikiran dunia tentang Khilafah, tidak terkecuali mayoritas ummat Islam di Indonesia. Bahkan di kalangan ummat Islam yang setuju dengan konsep khilafah atau penerapan Syariah Islam di Indonesia pun memiliki orientasi politik yang berbeda. Setidaknya ada tiga orientasi pemikiran politik Islam di Indonesia saat ini. Ada tiga arus utama yang muncul dalam peta politik ummat Islam Indonesia, yakni: 

1) Arus formalistik; pemikiran yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk Islam yang formal, misalnya formalisasi partai politik Islam (menggunakan nama Islam), simbol-simbol Islam, dan landasan organisasi secara konstitusional Islam; 2) Arus Substantivistik; orientasi politik yang menekankan pada manifestasi substansi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya; dan 3) Arus Fundamentalis; berorientasi untuk mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik kekinian. Arus ini berpendapat bawah kedua arus utama yang lain telah gagal menunjukkan Islam sebagai keseimbangan tandingan dalam merespon sistem politik indonesia. Dari ketiga arus utama tersebut, kelompok ketiga lah yang selalu menjadi "batu sandung politik" bagi kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam

 

Lalu bagaimana sesungguhnya pandangan Al-Quran terhadap Khilafah tersebut? Apa saja yang Allah jelaskan dalam kaitanya dengan Khilafah dan Khalifah, termasuk prinsip-prinsip dasar dalam kekhalifahan itu sendiri?

Khilafah Dalam Al-Quran 

Bagi mereka yang mengimani Al-Quran sebagai Kitab Petunjuk, maka Al-Quran sejatinya adalah Kitab yang menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Sudah menjadi fungsi Al-Quran untuk menjadi rujukan utama dan sumber kebenaran sejati bagi ummat Islam, tidak terkecuali persoalan Khilafah (kekuasaan politik) yang merupakan salah satu unsur utama dalam Din Al-Islam dan unsur penting dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa. Perhatikan firman Allah dalam surat Yusuf (12) ayat 111:

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

Masalah khilafah dan khalifah adalah salah satu tema penting dalam Al-Quran karena terkait dengan persoalan bagaimana menata kehidupan umat manusia. Tanpa adanya kekuasaan (khilafah) dan penguasa (Khalifah), maka sudah dapat dipastikan sistem hukum tidak dapat diterapkan sehingga akan tercipta kehidupan yang kacau, timpang, dan zalim (tidak adil). Keadilan, kedamaian dan kesejahteraan tidak akan mungkin tercipta tanpa adanya kekuasaan atau penguasa (khilafah atau khalifah). Begitu pentingnya persoalan kekuasaan (khalifah), maka tidak mungkin tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah persoalan tersebut dijelaskan secara terperinci atau hanya sebatas prinsip-prinsip dasarnya, bukanlah hal yang dapat dijadikan alasan untuk menafsirkan persoalan khilafah

Secara bahasa, kata "khilafah" dan "khalifah" berasal dari kata "khalafa" yang memiliki arti dasar mengganti, belakang, perubahan, suksesi. Dan kata "Khilafah" tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi menjadi istilah politik dalam menyebut bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang berasaskan ideologi Allah (Din Al-Islam). Sedangkan kata "khalifah" yang berarti pemimpin; penguasa; khalifah, terulang 2 kali dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 30 dan surat Shad (38) ayat 26 berikut ini:

 

Ingatlah ketika Robb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Kedua ayat di atas berbicara tentang Khalifah (penguasa; pemimpin) baik Nabi Adam maupun Nabi Daud. Sebagai Khalifah, Adam di tugaskan untuk memimpin ummat manusia, Memakmurkan bumi, mencegah terjadinya pertumpahan darah (peperangan) dan menjalankan segala perintah-Nya. Sedangkan Daud diperintahkan untuk menegakkan hukum secara adil di antara ummat manusia tanpa ada perbedaan, dan larangan untuk mengikuti hawa nafsunya. Menuruti keinginan hawa nafsu dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil. Jelaslah, bahwa adanya Khalifah (penguasa; pemimpin politik), maka tidak akan ada keadilan, kedamaian, dan kemakmuran. Para aparat kekuasaanlah yang akan bertugas menegakkannya.

BERSAMBUNG